Model Penelitian Politik

BAB 18

Model Penelitian Politik

Masalah polotik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain di sebabkan karena masalah politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib aman dan damai, sejahtera lahir dan bathin dan seterusnya tidak dapat dilepaskan dari system politik yang diterapkan. Karena demikian pentingnya masalah politik ini, telah banyak studi dan kajian yang di lakukan para ahli terhadapnya. Demikian pula ajaran islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh juga juga diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik dan kenegaraan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pada bab ini pembaca akan di ajak untuk memahami pengertian politik.eksistensinya dalam ajaran islam,serta model-model penelitian politik yang pernah di kembangkan para ahli.

1. PENGERTIAN POLITIK

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,karangan W.J.S Poerwadarminta,politik di artikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan,seperti tata cara pemerintahan,dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya; dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan),siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.

Dalam bahasa Arab, politik biasanya di wakili oleh kata al-siayasah dan daulah. Kata siyasah di jumpai dalam bidang kajian hukum,yaitu ketika berbicara masalah imamah,sehingga dalam fiqih dikenal adanya bahasan tentang Fiqih Siyasah. Demikian pula kata Daulah pada mulanya dalam Al-qura’an di gunakan untuk kasus pengusaan harta di kalangan orang-orang kaya ,yaitu bahwa dengan zakat di harapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan orang-orang kaya .karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir atau berputar.

2. EKSISTENSI POLITIK DALAM ISLAM

Dikalangan masyarakat islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain di sebabkan Karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran islam itu sendiri.

Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik selanjutnya dapat diikuti dari uraian yang di berikan harun Nasutian dalam bukunya Islam ditinjau Dari berbagai Aspeknya Jilid II. Dalam buku tersebut Harun Nasution malah menegaskan bahwa persoalan yang pertama-tama timbul dalam islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik. ketika Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam berada di madinah,beliau tidak hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala negara,dan sebagai kepala negara,setelah beliau wafat mesti diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Para peneliti sejarah politik ada yang mengkategorikan bahwa corak politik yang di terapkan oleh nabi Muhammad adalah corak teo demokratis,yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Hal ini di mungkinkan karena pada masa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam wahyu masih dalam proses turunnya.

3. MODEL-MODEL PENELITIAN POLITIK

Menurut Alfian, permasalahan politik dapat dikaji melalui berbagai macam pendeketan. Ia dapat di pelajari dari sudut kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konstitusi, pendekatan dan sosialisasi politik, pemikiran politik, dan juga kebudayaan politik.

Memahami berbagai pendekatan dalam memahami politik ini diperlukan, selain sebagai alat untuk melakukan kajian, juga untuk melakukan analisa terhadap model penelitian yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh orang lain. Berikut ini akan di sajikan model penelitian politik yang dilakukan oleh M. Syafi’I Ma’arif dan Harry J.benda

1. Model M. Sykaitan syafi’i Ma’arif

Salah satu hasil penelitian bidang politik yang dilakukan Syafi’I Ma’arif tertuang dalam bukunya berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan, yang di terbitkan oleh LP3ES Jakarta, tahun 1985. Pada bagian pendahuluan laporan hasil penelitiannya itu, Syaf’i Ma’arif mengemukakan substansi ajaran Al-qur’an mengenai ketatanegaraan. Dalam kaitan ini ia mengatakan jika perkembangan social keagamaan berlanjut menurut arah ini, usaha intelektual yang sungguh-sungguh dalam menjelaskan dan mensistematisasikan brbagai aspek ajaran islam mutlak perlu digalakkan agar umat islam punya kemampuan menghadapi dan memecahkan masalah-masalah modern yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pendidikan, perkembangan politik, dan yang sangat mendesak adalah masalah keadilan sosio-ekonomi.

Dengan mengikuti pandangan ini, menurutnya, studi Alquran secara mendalam dan sistematik menjadi sangat mutlak diperlukan. Tanpa kerja strategis ini, bangunan sosio politik islam akan tetap goyang, dan tanpa formulasi yang jelas tentang pandangan dunia menurut Alquran, barangkali sedikit faedahnya bagi orang yang membicarakan rekonstruksisosial umat islam. Perkataan umat Islam dalam kaitan ini menurutnya sebagai sebuah masyarakat Islam yang anggotanya-anggotanya terdiri dari mereka yang berorientasi Islam atau mereka yang memegang Islam sebagai cara hidup. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fred R. Von der Mehden yang mengatakan bahwa sekitar 90 persen rakyat Indonesia adalah Muslim,tetapi sengat berbeda dalam iman dan cara hidup. Yang paling menonjol dalam jumlah dan kekuasaan politik adalah orang-orang Muslim abangan, terutama yang berdiam di pulau Jawa dan sangat di pengaruhi mistik jawa dan pengaruh Hindu Budha yang tidak tampak. Menurutnya sebagian besar angkatan bersenjata yang memerintah Indonesia sejak akhir 1960-an berasal dari golongan masyarakat ini, sebagai satu unsure penting dari birokrasi negara.

2. Model Harry J. Benda

Penelitian di bidang politik dengan menggunakan pendekatan historis normative dilakukan pula oleh Harry J. Benda, penelitian tersebut berusaha mencari informasi dari sumber-sumber sesudah perang, dalam usaha untuk menguji dan memperbaiki gambaran yang telah muncul dari studi catatan-catatan masa pendudukan. Menurutnya berbeda dengan periode kolonialisme Belanda, pendudukan jepang jepang di Indonesia pada umunya, dan perkembangan Islam selam tahun-tahun tersebut khususnya, sejauh ini sangat tidak mendapat perhatian dari kalangan penulis-penulis Indonesia lainnya.

Sejalan dengan upaya tersebut maka penelitian yang ia lakukan di buat untuk memberikan analisa sosio-historis tentang elite islam, dan dalam jangkuan yang lebih kecil, tentang elite-elite nonreligius yang bersaing di panggung politik Indonesia di bawah kekuasaan asing. Karenanya penelitian tersebut di arahkan pada tempat-tempat yang di berikan kepada para pemimpin masyarakat islam oleh tuan penjajah berturut-turut dan konstelasi kekuasaan yang terpencar darinya yang melibatkan para pemimpin islam, aristocrat Indonesia, dan tokoh-tokoh pergerakan nasionalis Indonesia sekuler di abad ini.

Di lihat dari segi cakupannya, secara garis besar penelitian ini membahas perkembangan islam di pulau jawa saja. Batasan ruang lingkup yang patut di sesalkan ini sebagian besar di tentukan oleh sumber-sumber bahan yang di peroleh. Terutama bagi masa jepang, catatan-catatan tertulis dari pulau-pulau lain, dengan berbagia pengecualian kecil, tidak dapat di peroleh peneliti. Sedangkan efek-efek dari masa pendudukan jepang Islam Indonesia di Aceh, salah satu daerah Islam di Sumatra yang kokoh keislamnya, telah menjadi pembahasan yang sangat bagus dari monograf belanda, nasib masyarakat Islam di daerah-daerah lain di nusantara, terutama di Daerah Pantai barat Sumatra yang penting itu, masih harus di pelajari secara terperinci.

Bagian pertama, peneliti memasukkan referensi singkat tentang wilayah tersebut, dimana hal ini kelihatnnya sesuai untuk memperbandingkan dan mempertentangkannya dengan situasi di jawa, tetapi sayangnya peneliti tidak sanggunp melakukan penelitian bagian ini kedalam zaman jepang.

Selanjutnya dikatakan dalam buku tersebut, karna aspek politik islam Indonesia merupakan pokok utama dalam buku tersebut, generalisasi tidak dapat dihindarkan. Pembahasan seperti ini terpaksa tidak memprdulikan adanya perbedaan regional yang meliputi Islam bahkan dalam konteks terbatas di pulau jawa, dimana cabang-cabang politiknya, teristimewa di karesidenan banten di jawa barat, dinilai harus mendapatkan perhatian tersendiri.

Di antara kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah meskipun Islam di daerah lain tak dapat disangkal telah memainkan peranan utama di dalam perkembangan politik Indonesia, di jawa –menurut Benda- telah mendapatkan perwujudan organisatoris paling penting. Di sanalah juga, kelompok-kelompok islam paling langsung terlibat dalam membentuk politik Indonesia pada umumnya.

Diringkas dari  Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Peringkas: Shafwan Hadi